Viral! Warga Pertanyakan Struktur Pemerintahan Desa Lahusa Idanotae dan Pembentukan Koperasi Merah Putih Secara Sepihak
Nias Selatan, Sumatera Utara — Suasana politik dan sosial di Desa Lahusa Idanotae, Kecamatan Idanotae, memanas menyusul kritik terbuka dari sejumlah warga yang mempertanyakan arah tata kelola pemerintahan desa. Warga menyoroti struktur perangkat desa yang diduga kuat didominasi oleh keluarga Kepala Desa, serta kebijakan sepihak dalam pembentukan Koperasi Merah Putih.
—
🔎 Struktur Pemerintahan Diduga Sarat Kekerabatan
Berdasarkan laporan warga, beberapa jabatan strategis di Pemerintah Desa Lahusa Idanotae diduga diisi oleh kerabat dekat Kepala Desa Y.S. Telaumbanua, antara lain:
Sekretaris Desa: F.Z. Telaumbanua — disebut sebagai sepupu Kepala Desa
Ketua BPD: W.Z. Lase — disebut sebagai ipar kandung dari Sekdes
Bendahara Desa: P.I. Telaumbanua — disebut sebagai anak dari saudara kandung Kepala Desa
Ketua Pemuda: L.W. Telaumbanua — disebut sebagai abang kandung Kepala Desa dan ayah dari Bendahara
Kepala Dusun I: H.G. Telaumbanua — disebut sebagai abang kandung Kepala Desa, dan menurut warga, tidak memiliki latar pendidikan formal yang memadai
Tak hanya itu, warga juga menyoroti keberadaan Maswita Manao, istri Kepala Desa, yang menjabat sebagai Ketua PKK desa, namun diduga tidak menjalankan aktivitas nyata sejak tahun 2020 hingga 2024. Padahal, anggaran PKK dilaporkan tetap dianggarkan setiap tahun melalui APBDes.
> “Tidak ada pelatihan ibu-ibu, tidak ada penyuluhan, tidak ada kegiatan nyata dari PKK. Lalu, ke mana anggaran puluhan juta itu dialirkan?” keluh salah satu ibu rumah tangga yang enggan disebutkan namanya.
—
🗣️ Suara Warga: “Kami Tak Pernah Dilibatkan!”
Puncak keresahan muncul ketika warga mengetahui pembentukan Koperasi Merah Putih dilakukan tanpa musyawarah.
> “Kami tidak pernah diajak rapat. Tiba-tiba nama koperasi sudah ada, pengurusnya sudah ditentukan oleh Kepala Desa sendiri,” ujar seorang warga, Sabtu (13/7).
> “Ini menyangkut ekonomi masyarakat. Harusnya dibahas secara terbuka, bukan dibentuk diam-diam,” tambahnya.
—
🧭 Tuntutan Masyarakat: Evaluasi Total dan Musyawarah Terbuka
Dalam pernyataan kolektif, warga menuntut:
Evaluasi struktur perangkat desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan
Peninjauan ulang pembentukan Koperasi Merah Putih melalui musyawarah desa
Audit atas penggunaan dana PKK sejak tahun 2020
Transparansi dan partisipasi warga dalam setiap pengambilan keputusan publik
> “Desa ini milik bersama. Kami berhak tahu dan ikut menentukan masa depan desa kami,” tegas seorang tokoh masyarakat.
