KPK POST.COM, IDANOTAE, KABUPATEN NIAS SELATAN SUMATERA UTARA- VIRAL! Warga Murka: YS, Diduga Tilep Dana Desa Rp4,1 Miliar untuk Kepentingan Pribadi!
Kemarahan warga Desa Lahusa Idanotae, Kecamatan Idanotae, memuncak! Sosok yang seharusnya menjadi pemimpin dan pelayan masyarakat justru kini menjadi simbol kekecewaan dan pengkhianatan. YS, Kepala Desa yang menjabat sejak 2020 hingga 2025, diduga kuat menyalahgunakan Dana Desa hingga miliaran rupiah demi kepentingan pribadi.
Selama lima tahun, pembangunan nyaris tak terlihat. Jalan rusak, rabat beton tak tuntas, kegiatan desa fiktif. Sementara anggaran nyaris Rp4,1 miliar raib tanpa jejak jelas.
> “Kami tanya siapa penerima BLT? Mana realisasi pembangunan? Dia hanya diam. Tak ada transparansi, tak ada tanggung jawab!”
— ungkap salah satu warga dengan suara bergetar menahan emosi.
RKPDes Diduga Fiktif, Musyawarah Desa Tak Pernah Ada Lebih parah lagi, warga menduga dokumen RKPDes hanya formalitas di atas kertas. Musyawarah desa? Tak pernah terjadi. Data penerima bantuan? Gelap gulita. Semua berjalan secara sepihak, seolah desa ini milik pribadi sang kepala desa.
> “Kami ini rakyat, bukan penonton. Tapi lima tahun kami hanya bisa melihat janji-janji yang tak pernah ditepati,”
ujar seorang ibu rumah tangga sambil menunjukkan rumahnya yang masih berdinding papan lapuk.
Laporan Warga: Dugaan Pelanggaran Sistematis Dalam laporan pengaduan masyarakat yang telah disiapkan untuk dikirim ke Inspektorat, Kejaksaan, hingga KPK, terungkap beberapa dugaan pelanggaran serius:
Nama-nama penerima BLT tidak pernah diumumkan secara terbuka
Proyek fisik desa fiktif atau dikerjakan tanpa kualitas
Kegiatan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat tidak pernah terjadi
Dokumen RKPDes dan pertanggungjawaban keuangan diduga direkayasa
Warga Bersatu Tuntut Audit dan Penegakan Hukum
Kini masyarakat tak mau diam lagi. Mereka mulai menggalang kekuatan, membentuk aliansi warga, dan menuntut audit total serta pemeriksaan menyeluruh terhadap Yasozatulo Telaumbanua.
> “Kami butuh keadilan! Dana desa bukan milik pribadi. Itu hak hidup kami!”
— teriak seorang pemuda dari barisan aksi protes.
Kepala Desa Bungkam, Rakyat Menolak Lupa
Hingga berita ini diturunkan, YS, belum memberikan satu pun klarifikasi. Ia memilih menghindar, seolah berharap badai kemarahan rakyat akan berlalu sendiri. Tapi warga sudah bulat: mereka tidak akan diam lagi.
“Jika suara rakyat tidak didengar, maka suara hukum harus menggema!”
📌 Laporan & Penulisan oleh:
🖋 A. Ndruru, S.A.P
Penulis Lepas
& Pemerhati Kebijakan Desa
📰 KPK POST | Media Suara Rakyat Desa
